Reformasi Penyelenggaraan Haji Diperkuat, Pemerintah Targetkan Biaya Lebih Efisien
“Selasa, 17 Februari 2026“
JAKARTA — Pemerintah memperkuat reformasi sistem penyelenggaraan ibadah haji nasional dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan dan efisiensi biaya bagi jemaah. Langkah pembenahan dilakukan melalui penguatan tata kelola, efisiensi anggaran, digitalisasi layanan, serta persiapan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Mekkah.
Penataan struktur pembiayaan menjadi prioritas. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap komponen utama seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, hingga layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Tujuannya, menciptakan skema biaya yang lebih efisien tanpa menurunkan standar pelayanan.
Menarik Dibaca. . .
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan biaya haji dapat ditekan semaksimal mungkin.
“Kami memiliki target supaya biaya haji bisa semurah mungkin melalui berbagai skenario dan cara, sehingga beban jemaah dapat berkurang,” ujar Prasetyo.
Selain efisiensi kontrak layanan, pemerintah juga menjajaki penambahan penerbangan guna memperpendek waktu tunggu keberangkatan.
“Kita bangun Kampung Haji, dan juga bernegosiasi untuk menambah flight agar waktu tunggu tidak terlalu panjang,” katanya.
Kampung Haji Indonesia dirancang sebagai kawasan terpadu yang mencakup fasilitas akomodasi, layanan kesehatan, dan pusat logistik. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian layanan sekaligus mengendalikan biaya operasional jangka panjang.
Menteri Agama Bidang Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan kawasan tersebut berlokasi di Thakher, Mekkah. Pengelolaan hotel akan berada di bawah Danantara, sementara Kementerian Agama menjadi pengguna fasilitas.
“Kemungkinan baru bisa dimanfaatkan pada 2027,” ungkap Irfan.
Tahapan pembangunan direncanakan dimulai pada kuartal IV 2026 sebagaimana disampaikan CEO Danantara Rosan Roeslani.
Di sisi lain, pemerintah terus memperkuat diplomasi dengan Arab Saudi guna memastikan kelancaran penyelenggaraan haji dan realisasi proyek strategis tersebut.
Reformasi kelembagaan, peningkatan pengawasan dana, dan digitalisasi sistem layanan juga menjadi bagian dari agenda pembenahan.
Pemerintah turut menekankan peningkatan kualitas manasik, kesiapan jemaah, serta penguatan layanan kesehatan, terutama bagi jemaah lanjut usia. Integrasi data dan pemantauan berbasis teknologi diterapkan untuk menjamin proses haji yang lebih tertib, aman, dan responsif.
Melalui rangkaian reformasi ini, pemerintah menargetkan penyelenggaraan haji Indonesia yang lebih transparan, profesional, dan berkelanjutan, sekaligus semakin terjangkau bagi masyarakat.
