Komisi III DPR RI Apresiasi Kinerja Polda Kaltim, Penegakan Hukum Dinilai Berjalan Tegas
BALIKPAPAN – Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 ke Kepolisian Daerah Kalimantan Timur dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum terpadu di wilayah Kalimantan Timur. Kegiatan berlangsung di Gedung Mahakam Polda Kaltim, Kamis (05/03/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Safaruddin selaku Ketua Tim Komisi III DPR RI. Kedatangan rombongan disambut Kapolda Kaltim Endar Priantoro yang didampingi Wakapolda Kaltim Adrianto Jossy Kusumo, para Pejabat Utama Polda Kaltim serta para Kapolres jajaran.
Menarik Dibaca. . .
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPR RI menyoroti berbagai aspek penegakan hukum di Kalimantan Timur. Evaluasi dilakukan secara terbuka melalui dialog dan pembahasan langsung bersama jajaran kepolisian serta instansi terkait yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Ketua Tim Komisi III DPR RI, Safaruddin, menyampaikan bahwa secara umum pelaksanaan penegakan hukum di wilayah hukum Polda Kaltim berjalan dengan baik, profesional, dan menunjukkan kinerja yang solid. Ia juga memberikan apresiasi terhadap upaya kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
“Secara umum kami melihat kinerja Polda Kaltim sangat baik. Penegakan hukum berjalan tegas, terukur, dan mampu menjaga situasi keamanan tetap kondusif di Kalimantan Timur,” tegas Safaruddin.
Menurutnya, sinergitas antara kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, dan instansi terkait menjadi kunci penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum yang efektif. Kerja sama lintas lembaga tersebut dinilai mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan hukum di daerah.
Sementara itu, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro menegaskan bahwa pihaknya terus berkomitmen memperkuat profesionalisme serta meningkatkan pengawasan internal guna memastikan setiap proses penegakan hukum berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami terus memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder serta meningkatkan kualitas penegakan hukum agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara dalam menjaga keamanan dan keadilan,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja ini, Komisi III DPR RI berharap koordinasi antara pusat dan daerah dalam bidang penegakan hukum dapat semakin solid. Evaluasi yang dilakukan juga diharapkan mampu menjadi bahan penguatan kebijakan nasional guna menciptakan sistem hukum yang lebih tegas, profesional, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur.
