ASN Kaltim Dituntut Bijak Hadapi Hoaks dan Polarisasi
Menurutnya, ASN dituntut untuk tidak hanya sekadar melayani, tetapi juga menjadi benteng penjaga wawasan kebangsaan di tengah berbagai tantangan yang muncul.
Firdaus menjelaskan bahwa media sosial kini telah menjadi katalisator yang mempermudah koordinasi massa, namun di sisi lain juga menjadi saluran cepat bagi penyebaran hoaks, misinformasi, dan polarisasi opini.
“Ini adalah tantangan baru yang harus kita hadapi dengan bijak,” ujarnya pada Pendidikan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi dan perwakilan Kesbangpol kabupaten/kota se-Kaltim, yang berlangsung berlangsung di Aula Kesbangpol Kaltim pada Kamis (11/9/2025).
Secara khusus, Kalimantan Timur sedang berada di bawah sorotan dunia karena menjadi lokasi pembangunan IKN. Kondisi ini membawa kebanggaan, namun juga tantangan besar.
“Mobilitas penduduk meningkat, masyarakat baru berdatangan, dan peluang ekonomi tumbuh. Namun, potensi gesekan sosial-budaya juga muncul dan perlu dikelola dengan bijaksana,” tambah Firdaus.
Lebih lanjut, Firdaus menekankan bahwa ASN harus memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh, bukan hanya sekadar hafalan, melainkan menjadi nilai hidup yang menuntun perilaku sehari-hari.
ASN adalah garda terdepan yang netral, profesional, dan melayani. Selain menjaga layanan publik, mereka juga harus ikut menenangkan suasana melalui komunikasi yang tepat, membuka ruang dialog, dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstruktif.
Di Kaltim yang memiliki masyarakat heterogen, ASN dituntut untuk berperan aktif dalam menjaga harmoni sosial, merawat toleransi, dan memperkuat semangat kebhinekaan. ASN adalah contoh konkret moderasi beragama, anti-kekerasan, anti-korupsi, dan perekat antarkelompok.
Firdaus menutup dengan sebuah pesan, bahwa semua tantangan dan peluang tersebut hanya bisa dihadapi jika ASN memiliki fondasi kebangsaan yang kuat, kompetensi yang mumpuni, dan karakter yang tangguh.














