Rektor dan Wakil Rektor Perguruan Tinggi di Kaltim Sampaikan Pendapat Soal Pengelolaan Aksi dan Aspirasi Masyarakat
SAMARINDA, 18 September 2025, Dukungan terhadap langkah kepolisian dalam mengawal penyampaian aspirasi masyarakat kembali disampaikan oleh kalangan akademisi. Rektor Universitas Nahdatul Ulama (UNU) Samarinda, Dr. H. Farid Wadjdiy, M.Pd., dan Wakil Rektor II Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Dr. Zen Istiarsono, S.Pi., S.Pd., M.Pd., memberikan pandangannya terkait dinamika demonstrasi dan upaya menciptakan keamanan serta ketertiban di masyarakat.
Dalam testimoninya, Dr. Farid Wadjdiy menilai bahwa pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian selama ini sudah cukup memadai dalam merespons aksi penyampaian aspirasi di berbagai daerah. Namun, ia juga mengakui adanya situasi-situasi yang bersifat situasional dan tidak diharapkan dalam penanganan aksi massa. “Kami memberikan dorongan dan kepercayaan penuh kepada aparat keamanan, khususnya kepolisian, untuk tetap menjalankan tugas utamanya menjaga rasa aman, baik bagi masyarakat umum maupun mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya. Kami percaya, evaluasi menyeluruh akan terus dilakukan untuk menghasilkan penanganan yang semakin baik,” tegasnya.
Menarik Dibaca. . .
Sementara itu, Wakil Rektor II Unikarta, Dr. Zen Istiarsono, menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam menangani dinamika mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan tuntutan. Menurutnya, komunikasi yang mengedepankan nilai kekeluargaan menjadi kunci dalam mencegah aksi anarkis. “Jika pendekatannya dengan hati, maka suara mahasiswa di lapangan juga akan lebih sejuk. Di sisi lain, fenomena ini muncul karena adanya penurunan kepercayaan publik terhadap beberapa aspek bangsa, termasuk kebijakan di tingkat pusat. Oleh karena itu, kami di perguruan tinggi terus melakukan pembinaan dan pengarahan kepada mahasiswa agar aspirasi dapat disampaikan secara damai dan konstruktif,” jelasnya.
Kedua akademisi tersebut sepakat bahwa kolaborasi antara aparat keamanan, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu diperkuat agar ruang demokrasi tetap terjaga, namun tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Hal ini sejalan dengan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif di Kalimantan Timur.
