Sinergi TNI-Polri Perkuat Pengamanan Aksi Unjuk Rasa di Samarinda
SAMARINDA – Sinergi solid antara TNI dan Polri kembali ditegaskan dalam kesiapan pengamanan rencana aksi unjuk rasa yang akan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Apel Gelar Pasukan di Lapangan GOR Segiri, Samarinda, Senin (20/04/2026).
Apel dipimpin Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol. Endar Priantoro bersama Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, dengan melibatkan sekitar 2.500 personel gabungan TNI-Polri serta unsur terkait.
Menarik Dibaca. . .
Kegiatan ini menjadi simbol kuat kolaborasi dua institusi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dalam arahannya, Pangdam VI/Mulawarman menegaskan bahwa TNI akan selalu hadir mendukung Polri dalam mengawal setiap dinamika di tengah masyarakat.
Ia menekankan pentingnya pendekatan persuasif, humanis, dan dialogis dalam menghadapi massa aksi.
“TNI dan Polri adalah satu kesatuan dalam menjaga keamanan. Kedepankan pendekatan persuasif dan perlakukan masyarakat dengan santun sesuai prosedur,” tegas Mayjen TNI Krido Pramono.
Senada dengan itu, Kapolda Kaltim menegaskan bahwa pengamanan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan prinsip-prinsip humanis serta menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Sinergi TNI-Polri juga diperkuat melalui koordinasi lintas sektoral bersama pemerintah daerah, guna memastikan seluruh tahapan pengamanan berjalan terpadu dan efektif.
Personel di lapangan diingatkan untuk tetap waspada terhadap potensi provokasi serta menjaga soliditas antar unsur pengamanan.
Adapun aksi unjuk rasa diperkirakan terpusat di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, dengan titik kumpul massa di kawasan Islamic Center dan Kinibalu.
Melalui kesiapan personel, pengecekan alutsista, serta penguatan komunikasi di lapangan, TNI-Polri memastikan pengamanan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas wilayah sekaligus menjamin penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung dalam koridor demokrasi yang sehat.
