Kapolda & BPN Bersatu! Strategi Jitu Cegah Konflik Lahan dan Tarik Investasi di Sumsel
PALEMBANG – Konflik lahan di Sumatera Selatan bisa mengancam keamanan dan investasi — tapi Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., punya strategi jitu. Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polri kini memperkuat sinergi untuk mencegah sengketa agraria yang berpotensi memicu gangguan sosial dan kerugian ekonomi.
Dalam pertemuan strategis di Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Selasa (24/2/2026), Kapolda menekankan bahwa persoalan pertanahan bukan sekadar urusan administratif. “Konflik pertanahan yang tidak tertangani bisa berubah menjadi konflik sosial. Mitigasi harus terukur, berbasis data, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Menarik Dibaca. . .
Sumatera Selatan dikenal sebagai wilayah strategis investasi, mulai dari perkebunan, energi, hingga infrastruktur. Kepastian hukum pertanahan jadi kunci agar proyek berjalan lancar tanpa hambatan sengketa, sekaligus memberi rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Sebagai langkah konkret, Polda Sumsel dan BPN mempercepat pendataan, verifikasi dokumen, dan sertifikasi aset negara yang belum terdokumentasi lengkap. “Ini bagian strategi preventif Polri untuk menjaga keamanan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Kepala Kanwil BPN Sumsel, Ir. Rahmat, A.Ptnh., M.M., menegaskan dukungannya melalui validasi lapangan menyeluruh untuk mencegah tumpang tindih kepemilikan — akar utama sengketa pertanahan.
Selanjutnya, Polda Sumsel bersama BPN akan menggelar konsolidasi teknis dengan jajaran Kapolres dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan, memastikan semua kendala administrasi segera terselesaikan.
Dengan sinergi ini, Kapolda menegaskan, Sumatera Selatan akan tetap kondusif, aman, dan ramah investasi, sekaligus menjadi contoh pengelolaan pertanahan yang tertib di Indonesia.
