Aset Koruptor Disikat! BPA Kejaksaan RI Sukses Lelang Rp12,3 Miliar
JAKARTA – 28 Februari 2026,- Langkah tegas kembali ditunjukkan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI (BPA). Barang sita eksekusi milik terpidana korupsi Eko Edi Putranto dkk resmi dilelang dan menghasilkan Rp12,3 miliar dalam proses lelang terbuka yang digelar Kamis 26 Februari 2026 lalu.
Lelang dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV dan berlangsung secara daring lewat sistem e-Auction (open bidding) di lelang.go.id. Tanpa tatap muka, tanpa kompromi—penawaran ditutup pukul 14.15 WIB sesuai waktu server.
Menarik Dibaca. . .
Eksekusi ini mengacu pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1032/Pid.B/2001/PN.Jkt.Pst jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 125/Pid/2002/PT.DKI yang telah berkekuatan hukum tetap.
Aset yang Dilelang
Satu bidang tanah dan bangunan seluas 541 meter persegi di Jalan Jatinegara Barat No. 132, Kampung Melayu, Jakarta Timur, atas nama Eko Edi Putranto.
Nilai limit ditetapkan Rp12.386.028.000. Namun, persaingan penawaran membuat harga naik Rp10 juta dan akhirnya terjual Rp12.396.028.000.
Modus Lama, Kerugian Besar
Kasus ini menyeret tiga nama besar di PT BHS periode 1992–1996:
• Hendra Rahardja (Komisaris Utama)
• Eko Edi Putranto (Komisaris/Pemegang Saham)
• Sherny Kojongian (Direktur Kredit/HRD/Treasury)
Mereka terbukti menyetujui kredit ke 6 perusahaan grup dan 28 lembaga pembiayaan yang belakangan diketahui sebagai rekayasa. Kredit disalurkan tanpa prosedur administrasi, tidak dibukukan, bahkan beban pembayaran dialihkan ke perusahaan grup. Skema ini menyebabkan kerugian besar dan menjadi salah satu kasus korupsi perbankan yang mencoreng sistem keuangan.
Pesan Tegas
Keberhasilan lelang ini menjadi bukti bahwa eksekusi aset koruptor tidak berhenti pada vonis. Negara hadir untuk mengejar, menyita, dan mengembalikan hak publik.
BPA Kejaksaan RI menegaskan: aset hasil korupsi tak akan aman. Satu per satu akan ditelusuri, disita, dan dilelang demi memulihkan kerugian negara.
