Rapim Polri Hari Kedua Bahas Inflasi hingga Ekonomi Desa, Kapolri Tekankan Sinergi Nasional
JAKARTA – Rapat Pimpinan (Rapim) Polri hari kedua yang digelar di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Rabu (11/2/2026), menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih sebagai narasumber. Forum strategis ini membahas isu-isu prioritas nasional, mulai dari pengendalian inflasi hingga penguatan ekonomi desa.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mendukung kebijakan pemerintah. Menurutnya, paparan para menteri memberikan perspektif strategis bagi jajaran Polri dalam mengawal program-program nasional di lapangan.
Menarik Dibaca. . .
“Alhamdulillah, hari ini kami mendapatkan masukan dari empat narasumber terkait penanganan inflasi, penguatan ekonomi desa, program Koperasi Merah Putih, hingga optimalisasi dan percepatan pertumbuhan ekonomi,” ujar Kapolri di sela kegiatan Rapim.
Kapolri menilai, materi tersebut menjadi bekal penting bagi personel Polri untuk memperkuat kolaborasi dengan kementerian dan lembaga.
“Ini menjadi bekal penting bagi personel Polri untuk bersinergi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah,” tegasnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam paparannya menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan inflasi. Ia menyoroti optimalisasi APBD, digitalisasi pajak daerah, serta peningkatan kinerja BUMD sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tito juga meminta dukungan Polri, khususnya melalui Satgas Pangan, untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Menurutnya, harga yang terkendali berpengaruh langsung terhadap ketenangan masyarakat dan stabilitas keamanan.
Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan program strategis nasional untuk menggerakkan ekonomi pedesaan. Ia berharap dukungan Polri di tingkat pusat dan daerah dapat memperkuat implementasi program tersebut.
Wakil Menteri PPN/Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menambahkan, Polri memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum guna mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
Rapim Polri tahun ini menjadi wadah penyelarasan strategi antara Polri dan kementerian/lembaga dalam menghadapi tantangan nasional, sekaligus memperkuat peran Polri sebagai pengawal stabilitas keamanan dan pembangunan nasional.
