Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala BPBD Provinsi Sulteng, Akris Fattah Yunus, mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Poso secara virtual bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, serta Pemerintah Kabupaten Poso, Minggu malam (17/8/2025).
Rakor ini dipimpin oleh Deputi Penanganan Darurat BNPB RI, Mayjen TNI Budi Irawan, jajaran Kemenko PMK, diikuti pula oleh unsur Pemprov Sulteng, antara lain Kepala BPBD, Kadis Sosial, Kadis Kominfosantik, Kadis Kesehatan, dan Kadis PU-Perumahan, serta jajaran Pemkab Poso.
Menarik Dibaca. . .
Mayjen TNI Budi Irawan, mengungkapkan bahwa pihaknya segera menurunkan tim ke Poso untuk mempercepat penanganan.
“Malam ini tim BNPB dipimpin Bapak Andria Yuferryzal, diberangkatkan ke Poso. Besok siang tim sudah berada di lokasi untuk mendampingi Bupati dan jajaran dalam upaya penanganan darurat. Kami telah memonitor kondisi di lapangan melalui berbagai laporan dan media sosial. Tercatat tiga kecamatan terdampak, yakni Poso Pesisir Utara, Poso Pesisir Selatan, dan Poso Pesisir, dengan 10 desa, 33 warga luka-luka, 37 rumah rusak, serta 4 fasilitas umum terdampak,” jelasnya.
BNPB juga meminta agar Pemkab Poso segera menetapkan status darurat bencana sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif.
Bupati Poso, Verna Gladies Inkiriwang, melaporkan bahwa gempa terus terjadi dalam tiga minggu terakhir, khususnya di wilayah Pamona Selatan dan Pamona Tenggara.
“Kami berharap difasilitasi penelitian bersama BMKG dan para ahli agar masyarakat mendapat penjelasan ilmiah dan merasa tenang. Saat ini kebutuhan mendesak di lapangan meliputi tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, alas tidur, makanan siap saji, obat-obatan, perlengkapan bayi, kendaraan operasional, serta dukungan trauma healing bagi warga,” ujar Bupati Verna.
Usai memimpin upacara peringatan HUT ke-80 RI, Bupati Poso bersama Forkopimda langsung meninjau korban di RSUD Poso.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, bersama Staf Khusus Menko PMK Mayjen Moh. Lutfie Beta, mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Poso yang sigap dalam merespons bencana gempa. Koordinasi yang baik ini menjadi modal penting untuk percepatan penanganan,” tegasnya.
Sebelumnya, pada saat gempa terjadi, Kepala BPBD Sulteng, Akris Fattah Yunus, pukul 08.00 Wita, ditugaskan langsung oleh Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menuju Kabupaten Poso untuk bergerak cepat membantu penanganan bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, termasuk dalam pendataan rumah/fasilitas umum yang rusak dan penyaluran bantuan logistik.
Direncanakan, Kepala BNPB bersama jajaran Kemenko PMK akan bertolak langsung ke Kabupaten Poso untuk meninjau lokasi, mendata kerusakan rumah warga, serta menghadirkan ahli gempa dan tsunami guna memberikan penjelasan kepada masyarakat.
