Puskeu Polri Raih Predikat Menuju WBBM di Ajang SAKIP dan ZI Award 2025
JAKARTA – Pusat Keuangan (Puskeu) Polri meraih predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2025 dalam ajang SAKIP dan ZI Award 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB Rini Widyantini pada Rabu (11/2/2026) di Green Terrace TMII, Jakarta Timur. Acara bertema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” itu merupakan agenda nasional tahunan untuk mengevaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah.
Puskeu Polri tercatat sebagai satu-satunya satuan kerja tingkat Mabes Polri yang berhasil meraih predikat Menuju WBBM. Selain Puskeu, tiga satuan kerja kewilayahan Polri juga menerima penghargaan serupa, yakni Biro SDM Polda Sulawesi Selatan, Ditlantas Polda Jawa Timur, dan Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur.
Sementara itu, sejumlah satuan kerja Polri lainnya memperoleh predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025, di antaranya Bidkeu Polda DIY, Jambi, Papua Barat, dan Jawa Barat.
Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johny Eddizon Isir menyebut capaian tersebut sebagai bukti konsistensi Polri dalam menjalankan reformasi birokrasi.
“Penghargaan Menuju WBBM yang diraih Puskeu Polri menunjukkan transformasi Polri berjalan konsisten dan terukur. Ini bukti tata kelola keuangan Polri semakin transparan, akuntabel, dan profesional,” ujarnya.
Johny menegaskan, predikat WBBM merupakan standar tertinggi dalam pembangunan Zona Integritas. “WBBM tidak hanya berbicara soal bebas dari korupsi, tetapi juga kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) diberikan kepada instansi pemerintah yang dinilai berhasil mewujudkan birokrasi bersih, bebas dari praktik korupsi, serta menghadirkan pelayanan publik modern. Predikat ini merupakan lanjutan setelah Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Dalam sambutannya, Menteri PANRB menekankan pentingnya pembangunan Zona Integritas dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna memastikan anggaran negara berdampak nyata bagi masyarakat.
Berdasarkan evaluasi nasional 2025, nilai SAKIP Kementerian/Lembaga mencapai 73,61, pemerintah provinsi 69,05, dan pemerintah kabupaten/kota 64,89. Dari 297 instansi yang berpartisipasi dalam pembangunan Zona Integritas, 133 instansi dinyatakan lolos predikat WBK dan/atau WBBM.
Keberhasilan Puskeu Polri meraih predikat Menuju WBBM dinilai menjadi bagian dari komitmen Polri mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Ke depan, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik demi memperkuat kepercayaan masyarakat,” tutup Johny.
Dengan capaian tersebut, Polri menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.














