DPR RI Perketat Pengawasan Penanganan Gempa NTT, Pastikan Tanggap Darurat Tepat Sasaran
JAKARTA – DPR RI memperkuat pengawasan terhadap penanganan bencana gempa bumi yang melanda wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat pemerintah berlangsung cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pimpinan DPR bersama Tim Pengawas Bencana DPR RI telah melakukan koordinasi dengan sejumlah anggota legislatif dari daerah pemilihan NTT yang telah lebih dahulu berada di lapangan.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya DPR memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan kebutuhan penanganan bencana dapat dipantau secara menyeluruh.
“Terkait gempa di NTT, kami dari DPR RI hari ini akan berangkat ke lokasi. Kami dengan beberapa anggota DPR RI yang ada di dapil sana, kemudian tim pengawasan bencana, sudah berjalan komunikasinya,” kata Cucun dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
Cucun menegaskan, kehadiran DPR RI di lokasi bencana merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana.
Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan tanggap darurat, termasuk koordinasi antarlembaga, penyaluran bantuan, serta langkah percepatan pemulihan bagi masyarakat yang terdampak.
“Pemerintah juga sudah turun, kita akan mengawasi sejauh mana penanganan tanggap darurat yang dilakukan oleh pemerintah. Kita juga sudah lihat semua kementerian dan lembaga dikerahkan untuk menangani tanggap darurat bencana ini,” ujar Cucun, yang merupakan Pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra).
Ia memastikan Tim Pengawas Bencana DPR RI terus bergerak dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan masyarakat.
“Tim Pengawasan sudah meluncur ke lokasi. Kita akan pastikan penanganan bencana di NTT berjalan dengan semestinya,” tegasnya.
BNPB Catat 53 Korban Meninggal Dunia
Sementara itu, berdasarkan data BNPB yang disampaikan dalam rapat koordinasi bersama DPR RI pada Minggu (16/8/2026), gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu (15/8/2026) telah mengakibatkan sedikitnya 53 orang meninggal dunia.
Data sementara tersebut mencatat 25 korban meninggal dunia di Kabupaten Manggarai, 20 orang di Kabupaten Manggarai Timur, dan 4 orang di Kabupaten Sikka.
Selanjutnya, 2 orang meninggal dunia di Kabupaten Ende, serta masing-masing 1 orang di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Nagekeo.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto menegaskan bahwa data korban masih dapat berubah seiring berlangsungnya proses pencarian, pendataan, dan verifikasi di lapangan.
“Jumlah yang meninggal 53 orang. Ini berkembang terus,” ujar Suharyanto dalam rapat koordinasi dengan DPR RI secara virtual dari NTT, Minggu (16/8/2026).
Di tengah situasi tersebut, pengawasan terhadap penanganan bencana menjadi penting untuk memastikan setiap langkah pemerintah benar-benar terlaksana di lapangan. DPR RI menyatakan akan terus memantau perkembangan, sementara pemerintah dan kementerian/lembaga terkait tetap menjadi pihak yang menjalankan penanganan teknis tanggap darurat.
Dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, BNPB, serta unsur terkait lainnya, penanganan diharapkan dapat berlangsung secara terpadu, dengan keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar korban sebagai prioritas utama.
//Red/bro/
