DPR RI DESAK POLRI PERKUAT PENGAWASAN KAMPUNG BAHARI, PEMBERANTASAN NARKOBA HARUS TUNTAS DAN BERKELANJUTAN
JAKARTA – Pemberantasan peredaran narkotika di kawasan rawan kriminalitas tidak boleh berhenti pada operasi penggerebekan. Penegakan hukum yang tegas harus diikuti pengawasan berkelanjutan, penguatan kemitraan masyarakat, serta kehadiran aparat kepolisian secara konsisten guna mencegah jaringan narkotika kembali beroperasi.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru, menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas Polri bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas peredaran dan dugaan produksi narkotika di Kampung Bahari, Jakarta Utara.
Menurutnya, operasi penindakan merupakan langkah penting untuk memutus jaringan kejahatan narkotika. Namun, keberhasilan pemberantasan tidak cukup hanya dengan mengamankan pelaku dan menyita barang bukti. Diperlukan strategi lanjutan agar kawasan yang telah ditertibkan tidak kembali menjadi pusat aktivitas peredaran narkoba.
“Kami mendukung proses penggerebekan dengan melakukan penindakan langsung. Polri dan BNN sudah menyisir lokasi peredaran dan pembuatan narkoba, meskipun kawasan tersebut telah beberapa kali ditindak sejak 2013,” ujar Nasyirul Falah Amru, yang akrab disapa Gus Falah, kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (2/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul operasi gabungan Polri dan BNN di Kampung Bahari pada Minggu (1/11/2026). Operasi yang melibatkan sekitar 1.800 personel itu menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi peredaran narkotika. Dalam kegiatan tersebut, petugas mengamankan puluhan orang dan menyita sejumlah barang bukti.
Gus Falah menilai, salah satu langkah strategis yang harus diperkuat adalah optimalisasi peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan.
Kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat, menurutnya, tidak boleh sebatas menjalankan kegiatan rutin. Personel kepolisian harus mampu membangun komunikasi yang efektif, memperkuat kepercayaan warga, mendeteksi potensi gangguan keamanan sejak dini, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melawan peredaran narkotika.
“Kami meminta pola kemitraan dengan masyarakat ditingkatkan melalui pembentukan lembaga kemitraan polisi dan penambahan penempatan Bhabinkamtibmas. Pendekatan kemitraan Polri di Kampung Bahari harus intensif dan serius. Jangan sampai budaya penjualan narkoba sudah menjadi kebiasaan,” tegasnya.
Selain memperkuat langkah pencegahan, ia juga meminta penegakan hukum dilakukan secara konsisten terhadap pelaku tindak pidana narkotika, terutama mereka yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman.
Menurutnya, penanganan terhadap residivis harus memberikan efek jera melalui proses hukum yang tegas, objektif, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Hukum berat pelaku residivis narkoba yang tertangkap. Penempatan di lembaga pemasyarakatan harus sesuai dengan putusan pengadilan,” tegasnya.
Operasi di Kampung Bahari turut menjadi perhatian publik karena aparat menggunakan strategi penyamaran untuk memasuki kawasan sasaran. Personel Polri dan BNN diketahui menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) dari Stasiun Tanjung Priok sebelum melakukan penyisiran.
Dalam operasi tersebut, petugas menyita sabu dalam jumlah ratusan gram, ganja, ribuan butir ekstasi, serta menemukan mesin pencetak ekstasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas produksi narkotika. Selain itu, aparat juga mengamankan senjata tajam dan bong atau alat untuk mengonsumsi narkoba.
Temuan mesin pencetak ekstasi menjadi salah satu perhatian serius karena mengindikasikan dugaan adanya aktivitas produksi narkotika di kawasan tersebut. Penanganan lebih lanjut diperlukan untuk mengungkap asal-usul barang bukti, pola distribusi, serta kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas.
PEMBERANTASAN HARUS MENYENTUH AKAR PERSOALAN
Pemberantasan narkotika membutuhkan pendekatan menyeluruh. Penindakan hukum harus berjalan seiring dengan pencegahan, pengawasan lingkungan, edukasi masyarakat, serta upaya pemulihan sosial bagi warga yang terdampak penyalahgunaan narkoba.
Polri dan BNN diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta unsur masyarakat agar kawasan yang telah ditertibkan tidak kembali dikuasai jaringan narkotika.
Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan, termasuk keberanian melaporkan aktivitas mencurigakan tanpa rasa takut.
Dengan penegakan hukum yang profesional, pengawasan yang berkesinambungan, dan kemitraan yang kuat antara aparat serta masyarakat, pemberantasan narkotika di Kampung Bahari diharapkan tidak sekadar menghasilkan penindakan sesaat, tetapi mampu menciptakan perubahan nyata bagi keamanan dan masa depan generasi bangsa.



















