GUBERNUR SULSEL TEGASKAN KOMITMEN PERKUAT EKONOMI SYARIAH, BIDIK PELUANG PASAR GLOBAL
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai langkah strategis mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, saat menghadiri Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Senin (2/11/2026).
Mengangkat tema “Strengthening Islamic Finance Ecosystem to Advance Sustainable Halal Economic Growth”, forum tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah, regulator, industri keuangan, dan pelaku usaha dalam mengembangkan potensi ekonomi syariah secara berkelanjutan.
Kegiatan ini turut dirangkaikan dengan peluncuran cetak biru (blueprint) pengembangan keuangan syariah, forum tingkat tinggi, serta konferensi internasional yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan sektor ekonomi dan keuangan syariah.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, bersama jajaran anggota Dewan Komisioner OJK dan sejumlah pemangku kepentingan industri keuangan.
Dalam kesempatan itu, Andi Sudirman menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan utama dalam industri halal dunia. Namun, potensi tersebut harus didukung ekosistem yang kuat, kebijakan yang terarah, serta kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada sektor perbankan dan pembiayaan, tetapi juga mencakup industri makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, serta berbagai sektor produktif lainnya.
Ia mengingatkan bahwa persaingan industri halal dunia semakin terbuka. Negara-negara seperti Tiongkok dan Thailand juga telah mengambil bagian dalam memanfaatkan peluang pasar tersebut.
“Kita melihat bahwa yang mengambil peluang dalam persaingan ekonomi halal dunia bukan hanya negara-negara mayoritas muslim. Tiongkok dan Thailand, misalnya, juga mengambil peluang ini. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang kuat agar potensi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat berkembang lebih luas,” tegas Andi Sudirman.
Ia berharap cetak biru pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dapat menjadi pedoman strategis bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempercepat pertumbuhan sektor tersebut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, lanjutnya, siap mendukung langkah kolaboratif untuk memperluas akses pembiayaan syariah, terutama bagi sektor riil dan UMKM. Dukungan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan industri keuangan syariah. Potensi tersebut ditopang pertumbuhan aset keuangan syariah, dukungan kebijakan pemerintah, landasan regulasi, serta besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia.
Meski demikian, potensi tersebut perlu dikelola melalui strategi yang terintegrasi agar pengembangan sektor keuangan syariah dapat memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.
Friderica juga menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui program konkret, inovasi, serta kerja sama dengan berbagai pihak.
“Peran daerah di Indonesia, utamanya Provinsi Sulawesi Selatan, juga sangat penting dalam menyukseskan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program dan kerja sama yang dilaksanakan di daerah,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, cetak biru ekonomi dan keuangan syariah yang diluncurkan diharapkan menjadi arah kebijakan bersama, mencakup penguatan kelembagaan, pengembangan produk, inovasi, hingga pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing industri.
“Harapan kita, industri ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin maju. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Friderica.
Penguatan ekonomi dan keuangan syariah diharapkan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan nasional. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, akses pembiayaan yang semakin luas, serta sinergi pemerintah dan dunia usaha, potensi industri halal Indonesia diharapkan mampu berkembang lebih kompetitif sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
//Red/Sumianto/
