SKANDAL DUGAAN KORUPSI KLATEN: BUPATI DAN KEPALA BPK JATENG TERSERET! KPK UNGKAP DUGAAN UANG RATUSAN JUTA HINGGA SETORAN MILIARAN RUPIAH
Lima Klaster Dugaan Korupsi Jadi Sorotan, Mulai dari Temuan Audit, Fee Proyek, Tambang Galian C hingga Setoran Rutin. Integritas Pengelolaan Uang Negara Dipertanyakan.
KLATEN, 19 Oktober 2026 — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perkara dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten yang menyeret tiga tersangka, yakni HWI selaku Bupati Klaten periode 2025–2030, ALU sebagai Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, serta MAW dari pihak swasta.
Kasus ini menjadi perhatian serius karena konstruksi perkara yang diungkap mencakup dugaan transaksi uang terkait pemeriksaan laporan keuangan daerah, penerimaan fee pengadaan barang dan jasa, setoran dari sejumlah unsur pemerintahan, hingga dugaan penerimaan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan galian C.
KPK menyebut ketiga tersangka ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 16 Oktober hingga 4 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Rangkaian dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar mengenai integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah: apakah kewenangan jabatan telah dijalankan sesuai aturan, dan apakah pengelolaan keuangan daerah benar-benar terbebas dari kepentingan pribadi?
Pertanyaan itu harus dijawab melalui pembuktian hukum, bukan sekadar dugaan atau opini.
DUGAAN TRANSAKSI Rp400 JUTA, TEMUAN AUDIT BPK JADI PUSAT PERHATIAN
Salah satu bagian yang paling menyita perhatian dalam konstruksi perkara ini adalah dugaan pemberian uang terkait pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Klaten.
HWI bersama sejumlah pihak, termasuk ALU, disebut mengadakan pertemuan di Semarang. Dalam pertemuan tersebut, ALU diduga meminta uang sebesar Rp600 juta kepada HWI.
HWI disebut tidak menyanggupi nominal tersebut dan melakukan negosiasi hingga tercapai kesepakatan pemberian uang sebesar Rp400 juta.
Penyerahan uang itu dilaporkan sempat tertunda setelah adanya operasi tangkap tangan KPK di wilayah Muara Enim. Sementara itu, pada Juni 2026, temuan pemeriksaan terhadap Pemkab Klaten diduga telah dihapus oleh BPK Perwakilan Jawa Tengah.
Dugaan ini menjadi sorotan karena menyangkut independensi pemeriksaan keuangan negara. Audit bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen pengawasan untuk memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara akuntabel.
Apabila dugaan penyalahgunaan proses pemeriksaan tersebut terbukti di pengadilan, persoalannya bukan hanya menyangkut transaksi uang, tetapi juga menyentuh kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan keuangan pemerintah.
Namun, hubungan antara dugaan kesepakatan uang dan penghapusan temuan audit tetap harus dibuktikan melalui penyidikan serta proses peradilan.
FEE PENGADAAN DIDUGA LEBIH DARI Rp2 MILIAR
Sorotan berikutnya mengarah pada dugaan penerimaan fee dari pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Klaten.
Sejak menjabat sebagai bupati, HWI diduga menerima uang lebih dari Rp2 miliar dari sejumlah penyedia barang dan jasa.
Dugaan tersebut menjadi persoalan serius apabila pemberian uang berkaitan dengan keputusan, kewenangan, atau keuntungan tertentu dalam proses pengadaan pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa seharusnya berlangsung secara transparan, kompetitif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Anggaran publik wajib digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan menjadi sumber keuntungan pribadi melalui praktik yang melanggar hukum.
KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang sebesar Rp245 juta dari paguyuban tambang galian C di Kabupaten Klaten. Uang itu diduga diterima melalui HAS, yang disebut merupakan adik HWI.
Asal-usul dana, tujuan pemberian, pihak yang menyerahkan, serta hubungan pemberian tersebut dengan kewenangan pejabat harus ditelusuri secara menyeluruh agar seluruh rangkaian perkara dapat terungkap secara terang.
SETORAN RUTIN Rp1,8 MILIAR DAN POTONGAN UP Rp280 JUTA IKUT DISOROT
Konstruksi perkara juga memuat dugaan penerimaan setoran rutin oleh HWI dengan total sekurang-kurangnya Rp1,8 miliar dari sejumlah unsur, termasuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Klaten.
Selain itu, HWI diduga menerima uang yang berasal dari pemotongan upah pungut (UP) di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Klaten dengan nilai sekurang-kurangnya Rp280 juta.
Besaran nilai yang disebut dalam konstruksi perkara tersebut membuat penelusuran aliran dana menjadi aspek penting dalam proses penegakan hukum.
Penyidik perlu mengungkap secara terang bagaimana uang dihimpun, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima, serta apakah terdapat tekanan, penyalahgunaan jabatan, atau kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.
Bagi masyarakat, persoalan ini menyangkut prinsip dasar pemerintahan yang bersih: pejabat publik harus mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan, sementara setiap rupiah yang berkaitan dengan uang negara harus dikelola secara transparan dan dapat diaudit.
TIGA TERSANGKA, DUGAAN PERAN DAN PASAL PIDANA
Dalam perkara dugaan penerimaan suap, upah pungut, uang terkait galian C, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi, HWI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf f serta Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, atau ketentuan pidana dalam KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, juncto Pasal 20 dan Pasal 127 ayat (1) KUHP.
MAW disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 606 ayat (1) KUHP sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.
Dalam dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025, HWI juga disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 606 ayat (1) KUHP sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.
Sementara itu, ALU disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau Pasal 606 ayat (2) KUHP sebagaimana disesuaikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026.
Penerapan pasal-pasal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang harus diuji berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan.
PUBLIK BERHAK MENDAPATKAN KEJELASAN
Pengungkapan perkara ini menjadi pengingat bahwa jabatan publik bukanlah ruang untuk mencari keuntungan pribadi. Kekuasaan dan kewenangan harus dijalankan untuk kepentingan masyarakat, dengan pengawasan yang kuat serta pertanggungjawaban yang jelas.
KPK diharapkan menuntaskan penyidikan secara profesional, menelusuri aliran uang secara menyeluruh, dan mengungkap peran setiap pihak berdasarkan bukti yang sah. Transparansi perkembangan perkara juga penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terjebak spekulasi.
Di sisi lain, seluruh tersangka tetap memiliki hak hukum dan harus diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah. Penetapan tersangka dan penahanan tidak dengan sendirinya menjadi putusan bersalah.
Ketegasan pemberantasan korupsi harus berjalan seiring dengan ketelitian pembuktian. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, tetapi tidak pula boleh ada kesimpulan bersalah sebelum pengadilan memutuskannya.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para tersangka, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah, integritas pemeriksaan keuangan, dan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab.
//Red/
