BPGMN Tegaskan Perang terhadap Karhutla, Pengelolaan Gambut dan Pemulihan Ekosistem Jadi Prioritas
JAKARTA – Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Satyawan Pudyatmoko, menegaskan penguatan pengelolaan gambut menjadi prioritas utama untuk menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama saat musim kemarau panjang dan ancaman fenomena El Niño.
Penegasan tersebut disampaikan Satyawan seusai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Ia menekankan bahwa pengelolaan gambut tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan kebakaran setelah terjadi, tetapi harus mengutamakan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian risiko secara terukur.
Menurut Satyawan, kebakaran di kawasan gambut berpotensi menimbulkan dampak luas, mulai dari kerusakan lingkungan hingga gangguan kesehatan dan aktivitas masyarakat. Karena itu, langkah antisipasi harus diperkuat agar kebakaran tidak terus berulang setiap musim kemarau.
“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” tuturnya.
Selain menekan karhutla, BPGMN memiliki tanggung jawab melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan kawasan gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan maupun kebakaran.
Satyawan menegaskan, upaya tersebut memerlukan perencanaan yang matang, dukungan ilmu pengetahuan, serta pemanfaatan teknologi. Pemodelan kondisi kekeringan dan pemetaan wilayah rawan kebakaran akan menjadi instrumen penting untuk menentukan prioritas penanganan dan mengantisipasi potensi kebakaran sebelum meluas.
BPGMN juga akan melibatkan tenaga ahli dari berbagai bidang, termasuk hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, dan pengelolaan mangrove. Pendekatan lintas disiplin ini diperlukan agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman api, tetapi juga menyentuh faktor penyebab kebakaran serta pemulihan fungsi ekosistem.
Terkait target yang ingin dicapai, Satyawan menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan gambut harus terlihat dari penurunan kejadian kebakaran secara bertahap, khususnya di wilayah yang selama ini berulang kali terbakar.
“Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” jelasnya.
Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) menjadi salah satu langkah strategis untuk memperoleh gambaran kondisi kawasan, mengenali tingkat kerawanan, dan menyusun intervensi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN, Sriyanto, menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dibebankan kepada satu lembaga. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan kerja bersama, koordinasi yang kuat, serta pembagian peran yang jelas di antara seluruh pihak terkait.
“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla,” tuturnya.
Sriyanto juga menekankan pentingnya kemampuan mendeteksi dan mengidentifikasi persoalan sejak dini. Data yang diperoleh harus dianalisis secara cermat untuk mengetahui hubungan antarindikator, memproyeksikan potensi ancaman, dan menentukan langkah pencegahan yang tepat.
Salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian adalah tinggi muka air gambut. Kondisi air yang menurun dapat menjadi sinyal meningkatnya kerentanan kawasan terhadap kebakaran sehingga perlu diikuti tindakan antisipatif.
“Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” ujarnya.
Penegasan pimpinan BPGMN tersebut menempatkan pencegahan sebagai kunci dalam menghadapi ancaman karhutla. Penguatan pengawasan, pemanfaatan teknologi, pemulihan ekosistem, dan kolaborasi lintas lembaga harus berjalan beriringan agar penanganan tidak bersifat reaktif semata.
Tantangan selanjutnya adalah memastikan setiap kebijakan diterapkan secara konsisten di lapangan, disertai pemantauan dan evaluasi yang terukur. Dengan demikian, upaya pengelolaan gambut dan mangrove diharapkan mampu menekan kebakaran berulang, melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
//Red/bro/
