Yahya Zaini Soroti Ancaman Karhutla: Jangan Tunggu Warga Jatuh Sakit, Perlindungan Kesehatan Harus Jadi Prioritas!
Selasa, 20 Oktober 2026
BANJARBARU – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bukan sekadar persoalan api dan kerusakan lingkungan. Ancaman kabut asap yang ditimbulkannya berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas pendidikan dan pekerjaan, hingga menekan pendapatan keluarga. Karena itu, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi harus disertai perlindungan nyata bagi masyarakat terdampak.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat langkah antisipasi, memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, serta menjamin kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai.
Penegasan tersebut disampaikan Yahya saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan, baru-baru ini.
“Bagi Komisi IX, karhutla bukan hanya persoalan kebakaran lahan. Paparan asap berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, memperburuk asma dan penyakit paru, mengganggu aktivitas sekolah dan bekerja, serta menambah beban pelayanan kesehatan,” ujar Yahya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya penanganan karhutla yang mengutamakan keselamatan manusia. Sebab, ketika kualitas udara memburuk, masyarakat bukan hanya menghadapi gangguan kenyamanan, melainkan juga risiko kesehatan yang membutuhkan respons cepat dan terukur.
Yahya menekankan, bayi, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta penderita penyakit kronis harus menjadi prioritas perlindungan. Pemerintah diminta memastikan akses pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan mudah dijangkau, terutama bagi warga yang berada di wilayah terdampak asap.
Jangan Menunggu Korban Bertambah, Kesiapan Layanan Kesehatan Harus Diperkuat
Komisi IX DPR RI ingin mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai dampak kesehatan akibat paparan asap, ketersediaan obat-obatan dan masker, kesiapan puskesmas serta rumah sakit, hingga efektivitas sistem rujukan dan penjangkauan masyarakat di wilayah terdampak.
Yahya mengingatkan bahwa kesiapan fasilitas kesehatan tidak semestinya baru ditingkatkan ketika jumlah pasien mulai bertambah. Antisipasi harus dilakukan sejak dini agar masyarakat tidak terlambat mendapatkan pertolongan.
Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, obat-obatan, masker yang sesuai, serta mekanisme pelayanan bagi warga yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
Di sisi lain, pemantauan kondisi masyarakat terdampak juga perlu diperkuat agar kelompok rentan tidak luput dari perhatian.
Langkah tersebut menjadi penting untuk mengurangi risiko kesehatan sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah situasi darurat lingkungan.
Kualitas Udara Memburuk, Peringatan Dini Tidak Boleh Diabaikan
Yahya juga menyoroti pentingnya sistem pemantauan kualitas udara yang terintegrasi dengan peringatan dini dan langkah penanganan yang jelas.
Menurutnya, informasi kualitas udara harus dapat menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat, termasuk mengatur kegiatan luar ruang ketika kondisi udara memburuk dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan ke desa-desa terdampak.
“Kami berharap koordinasi lintas sektor semakin kuat, sehingga perlindungan kesehatan tidak baru dimulai ketika kasus penyakit meningkat,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa pencegahan harus berjalan seiring dengan penanganan kebakaran. Pemadaman api tetap penting, tetapi upaya mengurangi paparan asap dan melindungi kesehatan warga juga tidak boleh dikesampingkan.
Koordinasi yang melibatkan pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, petugas lapangan, dan unsur terkait diperlukan agar respons terhadap perubahan kondisi di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan terarah.
Kabut Asap Ancam Pekerja, Pendapatan Keluarga Ikut Dipertaruhkan
Dampak karhutla juga berpotensi meluas ke sektor ketenagakerjaan dan perekonomian masyarakat. Petani, pekebun, pekerja konstruksi, pengemudi, pedagang, hingga pekerja informal yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas harian termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian.
Ketika kualitas udara memburuk, pekerja lapangan menghadapi risiko paparan asap. Pada saat yang sama, pembatasan aktivitas demi keselamatan dapat memengaruhi jam kerja, produktivitas, dan pendapatan keluarga.
Yahya menegaskan, penanganan karhutla perlu memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengaturan aktivitas sesuai kondisi kualitas udara, penyediaan perlindungan yang memadai, serta akses pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja terdampak.
“Respons terhadap karhutla perlu mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, pengaturan aktivitas pada saat kualitas udara memburuk, penyediaan perlindungan yang memadai, serta akses layanan dan jaminan sosial bagi pekerja terdampak,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas, penghasilan layak, serta perlindungan tenaga kerja yang memadai.
Perhatian terhadap pekerja alih daya, pekerja informal, dan kelompok rentan menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan sosial agar dampak lingkungan tidak semakin memperberat beban ekonomi masyarakat.
Pemerintah Pusat dan Daerah Harus Bergerak Bersama
Yahya menegaskan, penanganan karhutla membutuhkan sinergi lintas sektor yang konsisten, mulai dari pencegahan kebakaran, pemantauan kualitas udara, pelayanan kesehatan, hingga perlindungan keselamatan pekerja.
Ia mengapresiasi Gubernur Kalimantan Selatan beserta jajaran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, petugas lapangan, relawan, mitra kerja, dan masyarakat yang telah berkontribusi menjaga kesehatan serta keselamatan warga dalam menghadapi dampak karhutla.
Namun, upaya tersebut perlu terus diperkuat melalui kesiapsiagaan yang terencana, koordinasi yang efektif, serta langkah perlindungan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penanganan karhutla tidak cukup dinilai dari seberapa cepat api berhasil dipadamkan. Kesiapan melindungi warga dari paparan asap, kemampuan fasilitas kesehatan memberikan pelayanan, dan perhatian terhadap keselamatan pekerja juga merupakan bagian penting dari respons yang menyeluruh.
Yahya berharap kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI dapat mendorong penguatan kesiapsiagaan daerah sekaligus meningkatkan ketangguhan pelayanan kesehatan dan perlindungan tenaga kerja.
“Semoga sinergi dan komitmen bersama ini memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan ketangguhan pelayanan kesehatan, serta memastikan perlindungan bagi masyarakat dan pekerja yang terdampak,” pungkasnya.
Pesan utama Komisi IX DPR RI jelas: penanganan karhutla harus mengutamakan keselamatan manusia. Pencegahan perlu diperkuat, layanan kesehatan harus siap, dan masyarakat terdampak tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko kesehatan serta tekanan ekonomi tanpa perlindungan yang memadai.
//Red/bro/
