Polda Kaltim Tegaskan Integritas Seleksi Dikbang Polri 2027, Profesionalisme dan Objektivitas Jadi Prinsip Utama
BALIKPAPAN, 27 Oktober 2026 – Polda Kalimantan Timur memperkuat komitmen terhadap tata kelola seleksi pendidikan pengembangan Polri yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Komitmen tersebut ditegaskan melalui kegiatan pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas seleksi Pendidikan Pengembangan Pimpinan Tinggi (Dikbangpimti), Pendidikan Pengembangan Menengah (Dikbangmen), serta Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Tahun Anggaran 2027 tingkat Panitia Daerah (Panda) Kaltim.
Kegiatan berlangsung di Gedung Mahakam Polda Kaltim dan dilaksanakan melalui Zoom Meeting bersama Panitia Pusat (Panpus), sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan seleksi berjalan sesuai ketentuan dan prinsip profesionalisme yang telah ditetapkan.
Pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas menjadi penegasan tanggung jawab seluruh unsur yang terlibat dalam menjaga kredibilitas proses seleksi. Setiap tahapan dituntut dilaksanakan secara objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan mengedepankan kompetensi serta pemenuhan persyaratan yang berlaku.
Kegiatan tersebut dihadiri Irwasda, Karo SDM, Dansat Brimob, Kabid Propam, Kabid Keu, Kabid TIK, Kabid Dokkes, serta para Ketua Tim (Katim) Seleksi Panda Kaltim.
Keterlibatan unsur pengawasan dan fungsi terkait menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan seleksi yang tertib dan akuntabel. Seluruh panitia diharapkan menjalankan tugas sesuai kewenangan, mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan, serta menjaga independensi dalam setiap pengambilan keputusan.
“Integritas dan Objektivitas Tidak Bisa Ditawar“
Polda Kaltim menempatkan integritas sebagai landasan utama dalam proses seleksi pendidikan pengembangan Polri. Pakta integritas bukan sekadar pemenuhan administrasi, melainkan komitmen moral dan profesional yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata sepanjang pelaksanaan seleksi.
Prinsip transparansi dan akuntabilitas harus berjalan seiring dengan pengawasan yang memadai. Setiap peserta berhak memperoleh kesempatan yang adil sesuai kompetensi, kemampuan, dan persyaratan yang ditentukan. Karena itu, seluruh pihak berkewajiban menghindari praktik yang bertentangan dengan aturan maupun tindakan yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap sistem pembinaan karier Polri.
Pelaksanaan seleksi yang profesional juga menuntut konsistensi dalam penerapan ketentuan, kejelasan prosedur, serta tanggung jawab dalam setiap tahapan. Dengan demikian, hasil seleksi diharapkan mencerminkan kualitas dan kapasitas peserta berdasarkan kriteria yang sah, bukan faktor di luar ketentuan.
Upaya ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola sumber daya manusia Polri agar proses pengembangan karier berlangsung secara kredibel, kompetitif, dan berorientasi pada kualitas personel.
Melalui peneguhan pakta integritas tersebut, Polda Kalimantan Timur berkomitmen mendukung terwujudnya proses seleksi pendidikan pengembangan Polri Tahun Anggaran 2027 yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen itu diharapkan berkontribusi terhadap lahirnya sumber daya manusia Polri yang unggul, berintegritas, serta memiliki kapasitas kepemimpinan dalam menghadapi tantangan tugas kepolisian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
//Red/H/
