KAPOLRI TEGAS: TAK ADA RUANG BAGI PREMANISME DAN PUNGLI, KEAMANAN INVESTASI HARGA MATI
BEKASI — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan sikap tegas Polri dalam menjaga keamanan dan kepastian berusaha di Indonesia. Setiap praktik pungutan liar (pungli), premanisme, maupun tindak kejahatan yang mengganggu aktivitas perusahaan harus ditindak dan tidak boleh dibiarkan berkembang.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” itu dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.
Di hadapan para pekerja, pengusaha, serta unsur pemerintah, Kapolri menekankan bahwa keamanan kawasan industri merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan dunia usaha sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.
Kapolri meminta seluruh jajaran kepolisian merespons setiap laporan mengenai gangguan keamanan secara cepat, profesional, dan tegas. Tidak boleh ada aktivitas produksi maupun operasional perusahaan yang terganggu akibat praktik premanisme, pungli, ataupun tindak kriminal lainnya.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” tegas Kapolri.
Menurut Kapolri, kepastian hukum dan keamanan merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan investor. Karena itu, Polri berkomitmen memberikan perlindungan kepada dunia usaha sekaligus memastikan para pekerja dapat menjalankan aktivitasnya dengan aman dan nyaman.
Komitmen tersebut menjadi semakin penting di tengah agenda nasional mendorong hilirisasi berbagai sektor strategis, mulai dari mineral, energi, pangan hingga manufaktur.
Hilirisasi membutuhkan dukungan investasi yang kuat agar mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan lingkungan usaha yang aman, tertib, dan memiliki kepastian hukum.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi,” ujar Kapolri.
Polri, lanjutnya, akan terus memperkuat pengamanan kawasan industri dan memastikan setiap kegiatan usaha yang berjalan sesuai ketentuan memperoleh perlindungan hukum.
“Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” tegasnya.
Namun, Kapolri juga mengingatkan bahwa terciptanya iklim investasi yang sehat harus diiringi dengan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan pemenuhan hak-hak pekerja.
Hubungan industrial yang berkeadilan, menurutnya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari terciptanya stabilitas dunia usaha. Kepastian berusaha harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap pekerja.
Dengan penegakan hukum yang tegas, keamanan yang terjamin, serta hubungan industrial yang sehat, kawasan industri diharapkan semakin produktif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat serta perekonomian nasional.
Polri memastikan tidak ada ruang bagi premanisme dan pungli untuk mengganggu dunia usaha. Keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap pekerja menjadi bagian penting dalam menjaga Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang aman, produktif, dan berkelanjutan.
//Red/
