Kapolri Tegaskan Komitmen Polri Jaga Iklim Investasi, Premanisme dan Pungli Harus Ditindak
BEKASI — Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan kepastian hukum bagi dunia usaha. Praktik pungutan liar (pungli), premanisme, serta berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi mengganggu aktivitas perusahaan dan iklim investasi tidak boleh dibiarkan berkembang.
Kapolri meminta para pengusaha maupun pelaku industri segera melaporkan apabila menemukan gangguan keamanan di lingkungan usahanya. Setiap laporan, kata Kapolri, harus direspons secara cepat dan ditindaklanjuti dengan langkah penegakan hukum yang tegas dan sesuai ketentuan.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan yang mengangkat tema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” itu dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.
Menurut Kapolri, stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat. Keamanan yang terjaga tidak hanya memberikan rasa aman bagi pekerja dan perusahaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan investor.
Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara tujuan investasi. Kekayaan sumber daya alam, luasnya pasar domestik, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Hingga semester I 2026, realisasi investasi nasional tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun, sementara Jawa Barat membukukan investasi sebesar Rp138 triliun.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam menopang aktivitas investasi di Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun, atau 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat sebesar Rp76,8 triliun.
Atas kondisi tersebut, Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum sehingga kegiatan industri dapat berlangsung aman, tertib, produktif, dan berkelanjutan.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Kapolri.
Di sisi lain, Kapolri mengingatkan bahwa terciptanya hubungan industrial yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Keamanan harus berjalan beriringan dengan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan pemenuhan hak-hak pekerja.
Hubungan antara pekerja dan pengusaha juga harus dibangun atas dasar keseimbangan, komunikasi, serta saling menghormati. Perusahaan membutuhkan produktivitas pekerja untuk menjaga keberlangsungan usaha, sementara pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan berkembang sebagai sumber penghidupan.
Karena itu, setiap persoalan ketenagakerjaan diharapkan dapat diselesaikan melalui dialog, komunikasi, dan musyawarah. Perbedaan kepentingan tidak boleh berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan maupun merugikan pekerja.
Kapolri mengajak pemerintah, pengusaha, pekerja, dan seluruh elemen serikat buruh memperkuat sinergi dalam menciptakan lingkungan industri yang aman dan berkeadilan.
Polri menegaskan, keamanan dunia usaha merupakan bagian dari kepastian investasi. Setiap gangguan berupa premanisme, pungli, maupun tindak kejahatan lainnya harus ditangani secara profesional dan sesuai hukum, demi menjaga kepercayaan serta keberlanjutan investasi di Indonesia.
//Red/
